LOMBA ESAI TINGKAT PELAJAR DAN MAHASISWA

PENYELENGARA ALIANSI NASIONAL BHINNEKA TUNGGAL IKA (ANBTI)

” UPAYA MENYONGSONG BERAKHIRNYA DISKRIMINASI ABAD MASYARAKAT ADAT DAN ADANYA RESISTENSI PENGAKUAN BERMASYARAKAT ”

DITULIS OLEH :

YUDHISTIRA NURNUGROHO

NIM  21209801

ANGKATAN 2009

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2010

UPAYA MENYONGSONG BERAKHIRNYA DISKRIMINASI ABAD MASYARAKAT ADAT DAN ADANYA RESISTENSI PENGAKUAN BERMASYARAKAT

“Rame-rame mengakui keberadaan masyarakat adat”. Itulah judul yang paling tepat untuk menggambarkan tingkah laku berbagai Undang-undang (UU) dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang dikeluarkan pasca tahun 1998, tatkala mencoba merumuskan klausul mengenai masyarakat adat. Umumnya, yang memiliki klausul tentang masyarakat adat adalah UU dan RUU yang mengatur mengenai sumberdaya agraria atau sumberdaya alam. Namun Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan revisi KUHP juga memiliki klausul tentang masyarakat adat. Di mata UU Sisdiknas masyarakat adat adalah golongan masyarakat yang berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat 3). Sementara revisi UU KUHP mengakui ketentuan hukum adat sebagai hal yang bisa menyimpangi asas legalitas serta memasukan pemenuhan kewajiban adat sebagai salah jenis pidana tambahan.

Pengaturan yang lebih luas dan dalam dilakukan oleh sejumlah UU dan RUU di bidang sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Sejak tahun 1998, pengaturan mengenai masyarakat adat bisa ditemui dalam sejumlah UU, yakni UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 93 beserta penjelasannya), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 6) dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (pasal 67). Jejak ketiga UU tersebut sedang diikuti oleh sejumlah RUU yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan. Sebut saja misalnya RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Genetika, revisi UU tentang Pertambangan dan RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU PSDA). Beberapa waktu lalu pengaturan masyarakat adat dalam RUU PSDA menjadi polemik ketika Menteri Negera Lingkungan Hidup menilai RUU tersebut terlalu memberikan keleluasaan yang besar kepada masyarakat adat.

Rasanya tidak berlebihan bila muncul sejumlah pertanyaan mengusik. Pertama, apa yang melatari gelombang rame-rame mengakui masyarakat adat tersebut? Adakah ia hanya merupakan gejala normatif biasa atau malah sebuah gejala politik atau gejala sosial? Apakah pengaturan demikian lahir hanya karena UUD 1945 hasil amandemen dan Ketetapan MPR sudah mengatur mengenai masyarakat adat? Kedua, bagaimana karakter atau gaya pengakuan yang ditampilkan oleh sejumlah UU dan RUU tersebut? Adakah pengakuan itu meralat kasalahan masa lalu ataukah hanya meneruskan tradisi pengakuan gaya lama?

Dekolonisasi dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia istilah `masyarakat adat’ diartikan sebagai terjemahan dari kata `indigenous peoples’. Banyak orang membedakannya dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yakni rechtgemencshap.. Kalangan aktivis Ornop dan organisasi masyarakat adat semacam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memandang istilah `masyarakat hukum adat’ pada akhirnya hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum. Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Sedangkan istilah masyarakat adat mengemuka ketika pada awal dekade 90-an berlahiran sejumlah Ornop yang memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tidak bisa disangkal gerakan yang memperjuangkan isu ini berinsipirasi dari gerakan pembelaan terhadap indigenous peoples di Amerika Latin pada dekade 70-an dan Asia Selatan pada dekade 80-an. Di Indonesia istilah indigenous peoples tidak diterjemahkan menjadi `masyarakat asli’, melainkan menjadi masyarakat adat. Penggunaan istilah masyarakat asli tentu saja akan melahirkan polemik yang tajam bahkan mungkin tak berkesudahan. Sedangkan penggunaan istilah masyarakat adat, dari segi pemakaian, dianggap lebih populer. Kendati istilah indigenous peoples diterjemahkan dengan istilah masyarakat adat, namun defenisi masyarakat adat sangat mirip dengan defenisi umum mengenai indigenous peoples. AMAN mendefenisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Sedangkan konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States) mengartikan IPs sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Sementara Jose Martinez Cobo, yang bekerja sebagai pelapor khusus untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, pada tahun 1981, dalam laporannya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, mendefenisikan IPs sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Jadi, membincangkan konsep atau gerakan masyarakat adat sebenarnya mirip dengan konsep dan gerakan indigenous peoples (IPs) di Amerika Latin atau di belahan Asia Selatan. Di kedua tempat ini gerakan ini awalnya dilarutkan ke dalam gerakan dekolonisasi. Gerakan memperjuangkan IPs adalah gerakan yang di satu sisi menggugat hak bangsa-bangsa Eropa untuk menaklukan bangsa-bangsa pribumi di benua Amerika dan Asia dan di sisi lain merumuskan argumen-argumen yang menjelaskan bahwa bangsa-bangsa pribumi itu adalah pemilik sah atas wilayah yang didiami dan dikelolanya. Argumen-argumen dasar yang membela hak IPs sebenarnya telah dirintis sejak abd XIV ketika Bartolome de las Casas dan Francisco de Vitoria mengkritik tindakan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. De las Casas adalah seoran misionaris Katolik Romawi yang bekerja di wilayah orang-orang Indian. Sedangkan De Vitoria adalah guru besar teologi di Universitas Salamanca. Kedua orang tersebut mempertanyakan legalitas dan moralitas penaklukan bangsa Spanyol atas bangsa-bangsa pribumi di Amerika Selatan. Keduanya membantah doktrin terra nullius sebagai argumen yang membenarkan tindakan penaklukan. Doktrin terra nullius mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang disinggahi oleh mereka adalah tanah tak bertuan (terra nullius). Manusia-manusia yang mereka jumpai pada wilayah tersebut dianggap bukan manusia karena belum memiliki peradaban. Dengan argumen tersebut, bangsa penakluk menganggap dirinya memiliki misi untuk memperadabkan bangsa-bangsa pribumi (Hunter, dkk: 1995; Anaya: 1996). Doktrin inilah yang dibantah oleh De las Casas dan De Vitoria dengan mengatakan bahwa IPs memiliki otonomi asli (original autonomous powers) dan hak-hak atas tanah (entitlements to land). Dalam bukunya History of the Indies, De las Casas bahkan memaparkan brutalitas yang dilakukan bangsa Spanyol terhadap suku-suku Indian dengan melakukan pembunuhan massal dan menjadikan mereka sebagai budak.

Dengan demikian perjuangan membela IPs adalah perjuangan meruntuhkan bangun argumen tindakan kolonisasi/penaklukan sekaligus bermaksud untuk menghapuskan kolonisasi. Perjuangan membela IPs bukanlah perjuangan mendapatkan pengakuan dalam rejim pemerintahan kolonial karena kritik awal perjuangan ini justru mempertanyakan pembenaran tindakan kolonisasi. Dalam suasana ini perjuangan untuk mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) sering ditafsirkan sebagai perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Hak untuk menetukan nasib sendiri jenis ini sering juga disebut dengan external self-determination.

Pasca dekolonisasi, konsep dan tuntutan gerakan IPs kemudian bergeser. Ia tidak lagi perjuangan untuk mendorong dekolonisasi tapi telah bergeser menjadi perjuangan untuk medapatkan hak-hak berdemokrasi (right to democracy) sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah negara bangsa. Begitu juga dengan hak menentukan nasib sendiri telah berubah dari right to self-determination (external self-determination) menjadi right of self-determination. Aktor yang dihadapi bukan lagi regim kolonial tapi rejim otoritarian yang masih mewariskan asumsi dan doktrin di masa kolonialisme.

Perbincangan yang mengarah ke pengakuan IPs semakin maju ketika ia masuk dalam wacana hukum HAM internasional. Derajat humanitas IPs diperbaiki dalam khasanah hukum HAM internasional ketika ia diakui sebagai kategori masyarakat minoritas yang sering menjadi korban tindakan pelanggaran HAM. IPs diakui sebagai sebuah entitas yang harus diakui dan dilindungi. Untuk itu, rejim hukum HAM internasional mengakui beberapa hak asasi IPs. Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan (right to development), hak atas milik, hak hidup, hak atas kesehatan, dan sejumlah hak yang dikenal dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989. Pengakuan atas sejumlah hak tersebut sekaligus meralat pandangan kolot yang menuduh IPs sebagai masyarakat tidak beradab (uncivilized society). Jika pada awalnya Konvensi ILO 107 tahun 1957 masih mengasumsikan bahwa IPs akan berkembang menjadi masyarakat modern (integrasi) namun kemudian diralat oleh Konvensi ILO 169 dengan mengatakan bahwa IPs memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem hukum dan politik yang mereka miliki.

Kendati demikian, progresivitas instrumen hukum HAM internasional banyak disandungi oleh konservatisme negara, terutama negara-negara dunia ketiga. Perjuangan menjadikan isu IPs menjadu agenda pembahasan di PBB dan perjuangan mendirikan sebuah forum permanen di PBB, bukanlah pekerjaan gampang. Bila proses dekolonisasi telah dimulai sejak dekade 40-an maka forum permanen pembahasan IPs baru terbentuk tahun 1982 dengan dilahirkannya Working Groups on Indigenous Populations, yang berada di bawah Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Penggunaan kata populations terjadi karena istilah peoples belum diterima oleh mayoritas anggota PBB. Tugas kelompok kerja ini untuk melahirkan Rancangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak IPs (Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), sampai saat ini belum kunjung selesai. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya resistensi negara-negara dunia ketiga terhadap beberapa hak yang dianggap membahayakan. Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Pencanangan tahun 1993 sebagai tahun IPs dan tahun 1994-2004 sebagai dekade IPs tetap saja tidak berhasil mempercepat penyelesaian rancangan draf deklarasi tersebut padahal tenggat waktu yang diberikan hanya sampai tahun 2004.

Pelanggaran terhadap hak-hak dasar IPs terus saja berlangsung di masa-masa itu kendati di saat bersamaan sejumlah negara terus mengupayakan pemajuan pengakuan terhadap masyarakat adat lewat jalur legislasi dan peradilan. Sejumlah negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Mexico, Argentina dan Brazil, mulai memasukan IPs dalam konstitusinya. Beberapa negara mulai menuangkannya ke dalam UU tersendiri seperti Indigenous Peoples Rights Act di Philipina pada tahun 1997 dan Native Title Act di Australia pada tahun 1993. Di samping itu pengakuan lewat UU juga dilakukan kepada kelompok IPs tertentu. Misalnya pengakuan oleh Pemerintah Panama terhadap suku bangsa Kuna pada tahun 1970. Sejumlah pengadilan di beberapa negara juga sudah mulai mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat adat atas tindakan pencaplokan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah bangsa merdeka sekaligus membantah kesahihan doktrin terra nullius. Di Australia putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Kepulauan Murray kepunyaan Orang Aborigin, menjadi tonggak hukum bagi penganuliran doktrin terra bullius selain diundangkannya Native Title Act. Di tingkat internasional, institusi peradilan juga memainkan peran penting, seperti yang dilakukan oleh International Court of Justice pada tahun 1989 yang menghukum pemerintah Australia untuk membayar denda sebesar $A 107 juta atas tindakanya menambang pospat di wilayah Nauru sebelum orang-orang Nauru memperoleh kemerdekaan. Hukuman tersebut didasarkan pada argumen bahwa bangsa Nauru memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Lalu bagaimana dengan situasi di Indonesia pasca dekolonisasi?

Sebuah terobosan brilian dilakukan oleh UUD 1945 versi sebelum amandemen. Kendati ketika itu wacana HAM di tingkat internasional belum mendiskusikan isu IPs, UUD 1945 telah membuat pengakuan terhadap masyarakat adat dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh UUD RIS dan UUDS.

Tonggak kedua pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dirumuskan lima belas tahun kemudian saat Undang-Undang No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataanya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, UUPA memperkenalkan konsep pengakuan bersyarat, yang kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundangan sesudahnya.

Tonggak atau gelombang pengakuan hukum yang ketiga berlangsung di masa-masa awal Orde Baru ketika diproduksi sejumlah Undang-Undang sektoral seperti UU No. 5/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1966 tentang Pertambangan. Kedua UU ini memiliki klausul pengakuan terhadap masyarakat adat namun sepanjang masih ada. UU No. 5/1967 mengaku hak-hak masyarakat adat sepanjang dalam kenyataanya masih ada dan tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan UU tersebut. Gaya ini terus berkembang di masa pemerintahan Orde Baru dan telah menjadi standar pengakuan normatif pada semua instrumen kebijakan. Bila dibuat dalam sebuah rangkuman, perundangan produk Orde Baru mengakui masyarakat adat hanya jika: (1) dalam kenyataanya masih ada: (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah. Model pengakuan yang demikian, selain memperkenalkan pengakuan bersyarat juga memperkenalkan pengakuan berlapis. Pendeknya, pengakuan bersyarat yang berlapis. Selain harus memenuhi syarat-syarat sosiologis, politis dan normatif-yuridis namun juga harus memenuhi syarat prosedural (ditetapkan dengan perda). Gaya itulah yang membuat pengakuan hukum tersebut sebenarnya bukan bermaksud memberikan kebebasan dasar pada masyarakat adat melainkan menentukan batasan-batasan.

Gaya itulah yang bisa menjelaskan mengapa pengaturan mengenai pengakuan masyarakat adat atau hak ulayat, di masa pemerintah Orde Baru, tidak pernah operasional. Alih-alih mengkonkritkan rumusan pengakuan tersebut, pemerintah Orde Baru malah merampas tanah-tanah masyarakat adat. 70% kawasan daratan Indonesia dinyatakan sebagai kawasan hutan dengan asumsi tidak ada atau tidak boleh satu kelompok masyarakat adatpun yang berdiam dan berladang di kawasan tersebut bila tidak mendapat izin dari pemerintah. Tiba-tiba masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan tersebut dikualifikasi sebagai perambah hanya dengan cara menerbitkan SK Menteri mengenai penetapan kawasan. Penetapan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa kawasan itu adalah hutan yang kosong (empty forest) atau paling tidak harus dianggap kosong. Bila didapati sekelompok masyarakat adat berdiam atau berladang di kawasan tersebut maka mereka harus diusir atau dipindahkan ke luar kawasan hutan. Itulah yang dialami oleh Orang Moronene di Sulawesi Tenggara yang dipaksa pindah dari kawasan Taman Nasional Rawa Opa. Begitu juga perlakuan terhadap Orang Katu dan Lindu yang tinggal di dalam Taman Nasional Lore Lindu (Sulteng). Orang Mentawai yang tinggal di kawasan Taman Nasional Mentawai serta Orang Rimba yang berdiam di dalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Jambi&Riau). Departemen Sosial memaksa mereka untuk pindah lewat proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Pendeknya, di bahwa pemerintahan Ode Baru, sekitar 80 juta jiwa masyarakat adat mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang sistematis dan meluas.

Lalu bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat pasca bubarnya rejim Orde Baru? Setelah menunggu 55 tahun, pada tahun 2000 dilakukan amandemen yang kedua terhadap UUD 1945 yang menghasilkan klausul baru yang mengatur mengenai masyarakat adat. Dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Gaya pengaturan dan pengakuan yang serupa juga dilakukan oleh Tap. MPR/1998 tentang HAM dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Itu juga yang ditirukan oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Inilah gelombang keempat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sesudah Indonesia menjadi bangsa merdeka. Gaya yang membuat UUD 1945 hasil amandemen dalam sisi tertentu membuat kemunduran dibanding sebelum amandemen.

Pengakuan bersyarat yang berlapis ini kemudian rame-rame ditirukan oleh berbagai RUU yang sekarang lagi disusun dan dibahas. Tengoklah RUU Perkebunan dan RUU Pengelolaan Sumberdaya Air. Keduanya mengakui masyarakat adat dan hak ulayatnya sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta dikukuhkan lewat peraturan daerah. Jadi, bila dibuat rangkuman maka pengakuan hukum pasca pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat adat dan hak-haknya dilakukan sepanjang: (1) dalam kenyataanya masih ada; (2) selaras dengan perkembangan zaman; (3) sesuai dengan kepentingan nasional; dan (4) dikukuhkan dengan peraturan daerah. Kendati UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam mencoba merumuskan pengakuan tanpa syarat, namun gaya pengakuan terhadap masyarakat adat sesudah tahun 1998 tidak memiliki perbedaan mendasar dengan gaya pengakuan Orde Baru.

Bagi kita, gaya ini memunculkan sikap sinisme terhadap gelombang rame-rame mengakui masyarakat adat. Gelombang itu agaknya tidak sedang mengusung dan mengungkapkan sebuah kesadaran baru. Ia bisa kita maknai dengan dua cara, yakni: pertama, mewariskan ideologi tua yang melabeli masyarakat adat sebagai masyarakat tak beradab yang harus difasilitasi untuk menjadi masyarakat beradab. Dengan asumsi ini, masyarakat adat bukanlah subyek yang memiliki kemampaun budaya untuk mengurus alam. Sebuah ideologi yang sebenarnya sudah hidup dalam konsep domeinverklaring yang dilekatkan dalam Agrarische Wet tahun 1870 dan diwariskan oleh rejim Orde Baru. Kedua, ia tidak lebih dari tindakan picisan yang hanya dilatari oleh semangat ikut trend.

Sebenarnya gaya yang tetap dianut oleh Indonesia tersebut masih merupakan cerminan dari arus utama pandangan dunia terhadap masyarakat adat hingga kini. Gaya yang menyimpan sikap kehati-hatian sekaligus kekawatiran. Kawatir bila pengakuan terhadap masyarakat adat akan menggerus kedaulatan negara atau akan mengancam keutuhan bangsa karena keinginan untuk memisahkan diri. Itu sebabnya jauh-jauh Konvensi ILO 169 sudah mengatakan bahwa penggunaan terma bangsa (peoples) dalam konvensi tersebut tidak berimplikasi pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Kekawatiran itu pula yang mendasari mengapa Indonesia memasang syarat berlapis dalam mengakui masyarakat adat. Politik pengakuan bergaya seperti itu membuat perjuangan membela hak-hak masyarakat adat selalu kental dengan tuntutan untuk mendapatkan pengakuan tanpa syarat, yang dalam konsep terkini disebut dengan pengukuhan.

Diskriminasi dalam berbagai bentuk telah merambah ke berbagai bidang kehidupan bangsa dan dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar serta tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Perlakuan diskriminatif tidak disadari oleh subjek yang menerima perlakuan diskriminasi tersebut dan oleh yang memperlakukan tindakan diskriminasi tersebut. Praktik diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin, dan sebagainya serta akan menjadi lebih luas cakupannya jika kita mengacu kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

I.                Permasalahan yang Dihadapi

Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan, dan kelompok minoritas. Namun, perubahan yang diharapkan belum terwujudkan secara optimal, antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan acuan dalam melakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara.

Terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan upaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi kepada dunia internasional. Namun, harus diakui bahwa pelaksanaan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan ini masih menghadapi kendala yang tidak kecil. Hal tersebut, antara lain, disebabkan kurangnya koordinasi antarkelembagaan sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu,  juga masih ada kelemahan komitmen instansi/lembaga yang terkait sehingga sering mengakibatkan lambatnya upaya penanganan berbagai masalah diskriminasi di Indonesia.

Selain itu, masih sering terjadi bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang dengan alasan bahwa hal itu disebabkan legitimasi dari pernyataan dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur ketentuan yang harus dilakukan.

Diskriminasi juga dapat terjadi, antara lain, pada kehidupan masyarakat miskin atau kurang mampu. Akses untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan, masih sering menimbulkan diskriminasi, terutama kepada golongan masyarakat miskin, dan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut, antara lain, disebabkan rendahnya kepedulian sosial penyelenggara rumah sakit. Di samping itu, dikarenakan tidak adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mempunyai aturan kekuatan hukum dan sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin, menyebabkan penolakan dan penahanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sering terjadi.

Sementara itu, kondisi buruh pada umumnya, sebagai kelompok masyarakat rentan lain yang memerlukan perlindungan, masih belum membaik selama 2004. Penghentian hubungan kerja oleh berbagai perusahaan karena alasan efisiensi atau penjualan perusahaan serta pembayaran upah di bawah standar minimum yang ditetapkan Pemerintah berlangsung selama 2004. Keadaan itu menunjukkan tidak terpenuhinya hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasi dan yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga mereka.

Selain itu, berbagai kasus buruh migran masih mewarnai kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2004. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang berlanjut yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2004 buruh migran Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti tidak cukup terlindunginya buruh migran perempuan, terjadinya perdagangan perempuan, perlakuan terhadap buruh yang tidak berdokumen yang sah, pengiriman buruh migran ke wilayah konflik, kekerasan terhadap buruh migran perempuan, pengenaan hukuman mati, dan deportasi massal dari negara migrasi.

II.             Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Beberapa ketentuan yang merupakan suatu upaya untuk menghapuskan tindakan diskriminasi, antara lain sebagai berikut.

a)   Diskriminasi terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian yang lebih mengingat khusus diskriminasi terhadap perempuan itu, Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Konvensi itu disebutkan 12 bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu (1) perempuan dan kemiskinan; (2) pendidikan dan pelatihan perempuan; (3) perempuan dan kesehatan; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan konflik bersenjata; (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; (9) hak asasi perempuan; (10) perempuan dan media; (11) perempuan dan lingkungan hidup; dan (12) anak perempuan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghapuskan dua belas bentuk diskriminasi tersebut, antara lain yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2004 pada September 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu, dalam mendukung upaya penghapusan diskriminasi tersebut, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005 akan dibahas berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, antara lain RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b)   Masih adanya pembedaan penggolongan dalam pencatatan sipil, khususnya bagi orang keturunan Cina, walaupun dalam akta kelahiran telah dicantumkan warga negara Indonesia, masih diperlukan penegasan kembali dengan surat bukti kewarganegaraan RI (SBKRI). Walaupun telah ada Keputusan Presiden tentang tidak diperlukannya SBKRI, dalam praktiknya hal tersebut masih saja terjadi. Keadaan itu pada akhirnya dapat menimbulkan kerancuan karena perlu adanya pembuktian kewarganegaraan terhadap warga negara tetapi khususnya suku etnis Cina, yang telah menjadi warga negara Indonesia, masih perlu surat bukti lain untuk mendukung keberadaannya. Adanya diskriminasi itu menimbulkan ketidakadilan bagi suku/etnik tersebut karena mengalami perbedaan.

c)   Dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diharapkan agar aparat atau lembaga yang terkait dengan pelayanan, penempatan, dan pelindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan HAM bagi buruh pekerja migran di luar negeri.

d)  Langkah positif dalam upaya pelindungan buruh migran adalah telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Penandatanganan itu mempunyai arti penting bagi upaya pelindungan migran Indonesia di Malaysia mengingat 90 persen buruh migran di Malaysia berasal dari Indonesia.

III.          Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin, perlu ditindaklanjuti, antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas serta upaya pemberian pelayanan terutama kepada masyarakat miskin melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua pihak terkait.

Sangat penting pula untuk ditindaklanjuti adalah pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari pimpinan pemerintahan terhadap perundang-undangan yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin.

Di samping itu, untuk menjaga dan melaksanakan komitmen Indonesia sebagai konsekuensi meratifikasi CEDAW langkah utama yang perlu ditindaklanjuti adalah melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum terhadap materi peraturan perundang-undangan tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga kepada aparat penegak hukum sebagai landasan hukum dan juga persamaan persepsi untuk menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, kelompok rentan, serta kelompok minoritas. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut akan tercipta hubungan yang sinergis antarinstansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim serta instansi terkait yang lain dan masyarakat luas. Di samping sangat penting, hal itu juga untuk memperbaiki mekanisme pelayanan publik kepada masyarakat pada umumnya dan kelompok rentan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin pada khususnya sehingga upaya segala bentuk diskriminasi dapat dihapuskan secara bertahap, tetapi pasti.

Salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi konvensi CERD (Convention on Elemination Racial Discrimination) adalah kewajiban pelaporan implementasi berdasarkan Pasal 9 konvensi tersebut. Dalam konteks Indonesia, laporan yang disampaikan kepada komite ternyata tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ratifikasi konvensi CERD berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 29/1999, seharusnya pada tahun 2000, setahun setelah ratifikasi pemerintah Indonesia telah mengirimkan laporan initial kepada komite. Begitu pula dua tahun setelah laporan initial, pemerintah harus melaporkan lagi untuk periodic report pertama, selanjutnya periodical report kedua, kemudian ketiga dan seterunya.

Namun pemerintah Indonesia gagal untuk memenuhi jadwal yang telah ditentukan dalam Pasal 9 Konvensi CERD. Dalam sidang komite CERD yang berlangsung pada 30 Juli – 18 Agustus 2007 di Genewa, yang juga menjadi agenda sidang Indonesia, pemerintah memberikan laporan konsolidasi berupa initial, dan laporan periodik pertama dan kedua. Buruknya jadwal laporan pemerintah Indonesia ini tak lepas dari buruknya koordinasi dan mekanisme monitoring pelaksanaan dari konvensi tersebut.

Kondisi diatas mencerminkan juga kondisi diskriminasi berdasarkan rasial terjadi di Indonesia yang masih menerapkan kebijakan diskriminasi rasial. Pertanyaan mendasar adalah apakah pasca terbitnya UU No. 29/1999 yang meratifikasi Konvensi CERD secara otomatis menjadikan persoalan diskriminasi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Tentu, jawabannya adalah tidak. Kondisi diskriminasi berdasarkan rasial tetap saja terjadi dan sepertinya tidak berhubungan dengan adanya hukum internasional yang telah diratifikasi.Dalam kontek tersebut diatas, buku ini hadir untuk disebarluaskan ke masyarakat. Memang bukan mencerminkan kondisi diskriminasi rasial secara langsung, namun berupa dokumen yang dipaparkan dalam sidang komite diskriminasi rasial baik laporan pemerintah Indonesia maupun laporan yang dibuat oleh NGO.

Membangun Konsensus Penghapusan Diskriminasi Ras di Indonesia

Persoalan diskriminasi ras di Indonesia telah berlangsung selama ratusan tahun. Semenjak kekuasaan kolonial Belanda, diskriminasi ras telah digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan untuk mengendalikan dan membatasi aktifitas sosial, ekonomi dan politik rakyat. Sebagaimana kita tahu, penguasa kolonial waktu itu membagi masyarakat ke dalam tiga lapisan sosial yang berdasarkan ras, yaitu golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Osterlingen) dan Bumiputera (Inlander). Stratifikasi itu tidak lain adalah proses stereotyping yang kelak produktif bagi pengokohan posisi penguasa kolonial, yang karenanya rakyat berada dalam situasi sosial yang vulnerable. Yakni ketika masing-masing lapis sosial berpotensi untuk dibenturkan satu sama lain pada momen-momen krisis kekuasaan.

Kecenderungan kekuasaan yang demikian pada dasarnya merupakan keniscayaan rezim yang kapitalistik. Kekuasaan rezim kapitalis hampir selalu berkepentingan untuk menggeser perlawanan rakyat terhadap modal maupun negara (vertikal) ke arah yang lebih bersifat horisontal (antar kelompok dalam masyarakat). Pengalihan yang bersifat horisontal ini terbukti efektif karena mampu mengaktualisasikan tiga sentimen sosial paling rawan di Indonesia, yaitu agama, ras dan etnik.

Perilaku kekuasaan yang sama juga ditunjukkan oleh penguasa Orde Baru yang berhasil mengorganisir wacana dan praktek diskriminasi ras secara sistematis. Ini tidak mengherankan karena rezim Orde Baru juga merupakan rezim kapitalis yang sangat militeristis. Pengorganisasian wacana dan praktek diskriminasi ras, dan juga diskriminasi lain pada umumnya, menjadi efektif karena ditopang oleh infrastruktur sosial dan politik yang kuat. Di sini kita melihat keterlibatan langsung maupun tak langsung dari lembaga-lembaga seperti lembaga politik, militer, pendidikan, agama, pers, dan organ-organ lainnya di tingkat masyarakat. Reproduksi diskursis diskriminasi terjadi setiap saat, dimana-mana dan ditopang oleh legitimasi hukum dan sistem perundang-undangan negara.

Kekuasaan sekarang ini tampaknya punya semangat yang baru untuk melakukan pelbagai perubahan sosial, ekonomi dan politik secara mendasar. Tetapi harus diakui juga bahwa struktur sosial, politik dan bahkan kebudayaan masyarakat dan elite politik pada umumnya belum banyak yang berubah. Karena itulah langkah reformasi pada umumnya dan penghapusan diskriminasi ras pada khususnya terasa menggemaskan karena lambatnya. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, persoalan diskriminasi ras semakin menggejala, baik sebagai representasi sikap politik para petinggi negara maupun sikap sosial masyarakat. Hal itu tidak lain karena masalah diskriminasi ras bukan semata persoalan politik dalam kaitannya dengan kekuasaan, melainkan juga suatu kebudayaan. Artinya, ia tidak hanya mencakup kebiasaan-kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores), tetapi suatu sistem perilaku yang terorganisir dalam masyarakat dan terutama pada tingkat negara.

Oleh karena itu, dalam upaya penghapusan diskriminasi ras kita perlu bertolak dari dua kerangka tersebut, yaitu kerangka politik dan kebudayaan. Karena kompleksitas dan rumitnya permasalahan itu, saya ingin melakukan sedikit simplifikasi. Bahwa politik hendak kita maknai sebagai bentuk aktual kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik yang melibatkan pemerintah dan wakil-wakil rakyat (DPR/MPR RI). Ini artinya kita hendak menjamah (baca: memperbaiki atau merubah) produk hukum dan perundang-undangan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perwujudan diskursif diskriminasi di Indonesia. Titik tolak ini signifikan bagi upaya pengembalian hukum kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebab faktanya banyak di antara produk-produk hukum dan perundang-undangan Indonesia yang melanggengkan diskriminasi ras dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Adapun kebudayaan hendak kita maknai sebagai idealisme dan political will yang bersifat kolektif dari para pengambil keputusan pada tingkat negara, tentunya untuk menghapuskan diskriminasi ras itu. Kongkritnya, para elite politik negara harus didorong sedemikian rupa untuk membangun konsensus bersama tentang perlu dan segeranya penghapusan diskriminasi ras. Konsensus itu nantinya akan didasarkan pada dua hal.

Pertama, adalah visi tentang demokrasi yang universal. Sebagaimana dipahami bahwa kebanyakan elite politik negeri ini menerima demokrasi, akan tetapi bukan dengan visinya yang universal, melainkan yang partikular. Karenanya demokrasi hanya akan berlaku secara parsial, temporal dan kolegial. Demokrasi seperti ini bertumpu pada cara pandang “kita” dan “mereka”; suatu cara pandang yang mengenal batas ruang dan waktu. Visi demokrasi yang parsial tidak akan pernah menjawab persoalan substansial berkaitan dengan hak-hak dasar setiap warga negara. Mengapa demikian? Karena visi demokrasi yang parsial telah mengalami penyempitan makna demokrasi sebatas dalam koridor primordialisme, kolegialisme dan bahkan sektarianisme.

Sebaliknya, visi demokrasi yang universal bergerak lintas kultural dan struktural, melampaui dimensi ruang dan waktu. Ia berlaku dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja dengan prasyarat-prasyarat obyektif yang sama. Visi demokrasi yang universal ini semacam basic values of human being based society management. Karena itu tolok ukur utamanya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku umum di seluruh belahan bumi. Ia tidak ada tawar menawar dengan bentuk-bentuk partikularisme, primordialisme, sektarianisme maupun regionalisme. Dengan begitu pengelolaan masyarakat tidak lain kecuali diorientasikan pada pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan secara sama dan adil.

Visi demokrasi yang universal itulah yang seharusnya dimiliki oleh para pengambil keputusan di tingkat negara, sehingga dengannya ia bisa melakukan kaji ulang terhadap produk hukum yang lama untuk disesuaikan dengan konteks perkembangan sosial masyarakat dan aplikasi universalitas nilai-nilai demokrasi. Untuk itu kecenderungan visi demokrasi yang partikular di kalangan elite-elite negara harus ditransformasikan terlebih dulu kepada visi demokrasi yang universal. Tanpa itu sulit diperoleh suatu konsensus bersama menyangkut hak-hak dasar warga negara dan visi pengelolaan masyarakat serta penyelenggaraan negara yang memenuhi cita-cita keadilan dan perdamaian.

Kedua, kehendak bersama untuk mengokohkan multikulturalisme Indonesia yang sinergis dan produktif bagi pengembangan demokrasi. Ras adalah salah satu elemen multikultur yang seharusnya dijaga dan diberi ruang yang sama satu dengan yang lain, sehingga masing-masing dapat mengaktualisasikan dirinya secara memadai dan dalam semangat kerja sama produktif. Kehendak bersama itu, terutama bagi para elite negara, jelas penting sebagai wujud kongkritisasi visi demokrasi universal yang hendak diimplementasikan dalam realitas politik kenegaraan.

KESIMPULAN

Visi demokrasi universal semata tidaklah cukup. Ia harus dibarengi dengan aksi nyata yang dapat merubah konstruk sosial politik bangsa ke arah yang lebih baik. Ini penting untuk meretas kecenderungan retorik para pemimpin negeri ini yang sadar atau tidak sadar sering membedakan aspek-aspek visi tentang masa depan bangsa yang demokratis dengan perilaku politik yang acapkali mengandung paradoks. Perlu ditegaskan bahwa perilaku politik haruslah bertolak dari visi etis politik itu sendiri. Dan, dalam konteks pilihan bangsa atas sistem demokrasi, maka setiap perilaku politik harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan etika politik pada umumnya. Dari sini kita dapat berharap terwujudnya kepaduan visi dan aksi elite-elite politik untuk memecahkan persoalan bangsa yang dewasa ini menghadapi tantangan disintegrasi; tantangan mana seringkali diwarnai oleh sentimen sosial yang bersifat rasial.

Ketika para pemimpin negeri ini telah memiliki visi demokrasi yang universal dan sekaligus kehendak untuk mengokohkan multikulturalisme Indonesia yang sinergis, maka sesungguhnya telah terbuka jalan tol bagi pembentukan konsensus penghapusan diskriminasi ras. Selama ini kita tidak pernah melihat adanya konsensus semacam itu di kalangan elite politik. Memang ada sementara mereka yang concern pada soal penghapusan diskriminasi ras, tetapi suaranya tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sini sesungguhnya letak dasar persoalan dari mandegnya arus pemikiran dan aksi politik untuk menghapuskan diskriminasi ras di Indonesia.

Padahal melalui konsensus itulah nantinya kita dapat bergerak lebih maju ke arah penghapusan produk hukum dan perundang-undangan yang diskriminatif. Pada tahap selanjutnya, tentu saja, setiap elite politik dan komponen-komponen bangsa yang lain bertanggung jawab untuk terus melakukan deproduksi diskursif diskriminasi, baik melalui wacana, keperanan lembaga sosial, politik, agama, pendidikan, pers dan lain-lain, hingga ke tingkat akar rumput (grassroot).

Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan jika di era transisi demokrasi ini kita berharap munculnya kesadaran baru di kalangan elite-elite negara untuk segera membuat konsensus bersama soal penghapusan diskriminasi ras. Betapapun munculnya era baru sekarang ini telah memakan biaya sosial, politik dan ekonomi yang sangat besar. Sungguh naif jika kita sebagai bangsa tidak memanfaatkan peluang transisi ini untuk meraih cita-cita perwujudan bangsa yang lebih terbuka, adil, demokratis dan dalam suasana multikultural yang dialogis.

Namun demikian adalah naif juga jika kelompok-kelompok di luar negara (civil society) hanya menunggu dan menggantungkan nasib bangsanya kepada para elite negara. Mereka dan kita semua harus lebih pro-aktif dan kreatif. Tampaknya satu sisi kita memang harus terus berharap dan optimis akan munculnya konsensus penghapusan diskriminasi ras di tingkat elite negara (pemerintah dan wakil rakyat), akan tetapi pada saat yang sama kita juga harus terus mendesak, mengkritik, mengontrol dan melakukan pelbagai tekanan untuk mempercepat proses penghapusan diskriminasi ras di negeri tercinta ini. Konsekuensinya, kita harus rela merelatifkan kepentingan subyektif kita sebagaimana para elite politik negara juga harus rela untuk merelatifkan kepentingan subyektif mereka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Nama Lengkap         : YUDHISTIRA NURNUGROHO

b. NIM                         : 21209801

c. Jurusan                      : S1 AKUNTANSI

d. Perguruan Tinggi      : UNIVERSITAS GUNADARMA

e. No telp                      : 087886075924

f. Alamat                       : jl intan 1 no 12a rt 003 rw 020 blok VI kayuringin jaya bekasi selatan

e. Kompetisi yang pernah diikuti

1. Lomba Desember 2009

Juara 1 Penulisan Kritik Arsitektur

” PERKEMBANGAN MALL DI KOTA BESAR ”

Penyelengara UNIVERSITAS GUNADARMA

Waktu 29 Desember 2009

2. Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KATULISTIWA) tahun 2010

“ EFEK HUBUNGAN POTENSIAL MENJADIKAN INDONESIA KRATIF DAN MANDIRI ”

Penyelenggara FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Waktu 14 April 2010

3. Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTM) Bidang IPA, IPS, dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010

” PENGEMBANGAN DAYA SAING BANGSA DALAM BERBAGAI ASPEK DEMI KEMAJUAN PENDIDIKAN BERKUALITAS “

Penyelenggara DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Kopertis Wilayah III

Waktu 9 dan 10 Juni 2010